p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018. peraturan perundang-undangan peraturan menteri amdal andal peraturan pemerintah keputusan presiden keputusan menteri. p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018

 
 peraturan perundang-undangan peraturan menteri amdal andal peraturan pemerintah keputusan presiden keputusan menterip 26 menlhk setjen kum 1 7 2018 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, terdiri atas: a. 1015/MENLHK/SETJEN/KUM. 17/MENLHK/SETJEN/KUM. 3/2020 : 17-01-2020: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 2 luas lahan kontaminasi < 9 m (kurang dari atauTata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan HidupDaftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru 2021 Oleh: Muhyidin, SKM Ketika suatu organisasi akan melakukan sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 14001: 2015 atau ISO 45001: 2018 maka harus memiliki daftar peraturan perundangan bidang K3LL (keselamatan, kesehatan kerja dan. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. 1677 -5- 19. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e, Pasal 76 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. P. P. 5, BN. 815/MENLHK/SETJEN/KUM. 23/Menlhk/Setjen/Kum. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. proses penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang. 2. 6/KSDAE/SET/ Kum. KHG Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten KepulauanPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. Pemrakarsa. Aksdes Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas PemanfaatannyaRiwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015pada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. b e n tu ra n k e p e n tin g a n pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; c. 1119 -6- 23. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananTipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20182018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 21. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Read the latest magazines about PermenLHK No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah and discover magazines on Yumpu. Diundangkan Tanggal : -. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 7/MENLHK/SETJEN/KUM. Pasal 7 (1) Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,. 1/7/2018 tentang. 128/ KSDAE/ SET/ KUM. KHG Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini; 2. 1/8/2018 tentang. Direktur Jenderal sebagai Otoritas Nasional yang Kompeten dengan tembusan kepada Pumpunan- 4 - 12. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 13. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Kehutanan Nomor P. 1676 -5- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 19. JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuandan Kehutanan Nomor P. 105/MENLHK/ SETJEN/KUM. 43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang. 1/10/2019 tentang Program. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pedoman. NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS ; PERMEN LHK. 1/10/2019 tentang AdipuraBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89 Subjek Pelaksanaan - Peraturan Pemerimtah - Tata Cara - Penyelenggaraan - Kajian - Lingkungan Hidup - StrategisPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar pada bulan Juni 2018. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden No mor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup hidup dan kehutanan nomor p. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364); 15. 9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik. 14 / MENLHK / SETJEN / KUM. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927), diubah sebagai berikut: 1. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 26: Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PERMEN LHK: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 19-07-2018: Sumber: BN 2018 Subjek: TATA LAKSANA DOKUMEN LH - PKTL: Status Peraturan: Berlaku: Bahasa: Indonesia: Unit Kerja: PKTL 7. 000 terkoreksi yang ditetapkan oleh Menteri. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan TULISAN M. 32/PMK. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. Telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing Of Benefits Arising From. Surat Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Landak. 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 48/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 466), diubah sebagai berikut: 1. penjagaan; c. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunHidup dan Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 TENTANG. Tags: - Peraturan Kementerian LHK, Peraturan Menteri(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. -2- d. 1/7/2018 TENTANG. 2018, No. 6/MENLHK/SETJEN/KUM. 8/MENLHK/SETJEN/KUM. Pasal 11 (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui permohonan oleh ketua KTH atau ketua GAPOKTANHUT kepada Kepala Dinas. pasca pelaksanaan; usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dinilai kurang optimal dalamMencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 201 8, No. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran LingkunganPedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 12/MENLHK/ SETJEN/KUM. 2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untuk- 4 - 8. Kehutanan Nomor P. Leks tidak lama setelah ia mendirikan Leks&Co, kantor advokat di Jakarta yang terdiri dari para advokat/konsultan hukum yang memahami industri real estat. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 18. 1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. 1/10/2019 Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananTULISAN M. dan Kehutanan Nomor P. Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. 1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 9. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 815/2023 : 26-07-2023: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). menlhk. selanjutnya, dari pp 24 tahun 2018 ditindaklanjuti oleh. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. (2) Simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa simbol bahaya Merkuri. Ketentuan. 1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HakLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/8/2018 Tahun 2018 PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH SECARA TERUS MENERUS DAN DALAM. Persyaratan. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 20/MENLHK/SETJEN/ KUM. 23/MENLHK/SETJEN/KUM. Direktorat jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Pendaftaran adalah fasilitas untuk pencatatan secara ONLINE bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan USER NAME, PASSWORD, UID (User Identification). UNDUH DOKUMEN. Hidup dan Kehutanan Nomor P. lampiran-p-67-tahun-2016-standar-dan-uji-kompetensi-jabfung-peh Read More Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi. -7-c. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LEMBAGA KONSERVASI. Pasal 12Permen LHK P106 PDF – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi kini telah resmi menggantikan Peraturan Pemerintah No. 1676 -5- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 19. Usaha dan/atau Kegiatan dari kewajiban menyusun Analisis. 2018. (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Pasal 8 (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan senuewaulaw dluenwruaw jeqdeuao peqejanaq hxnxp llqjnxqjaq hldxs daq kekxwaqaq direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 201 8, No. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1…PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 68/MENLHK/SETJEN/KUM. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926 -6- 22. 1/7/2018 tentang. 3/Menlhk/Setjen/Kum. id. di Yogyakarta . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. (2) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha. . 25+ million members. 1/6/2018 Tahun 2018. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. 77/Menlhk/Setjen/Kum. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 1/2/2019 Tahun 2019. (2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. 12/Menlhk/Setjen/Kum. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Pelaku Usaha non perseorangan. 1/7/2018 Tahun 2018. Permen LHK No. cepat; dan e. 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 21. 23/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. HUKUMPROPERTI. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yang. 1/4/2018 tentang persyar. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan. 31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Kehutanan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 193 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 832 Kali TayangHidup dan Kehutanan Nomor P. 12/menlhk/setjen/kum. Ia-lah yang mengelola laman ini dibantu oleh timnya. 64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Energi: Lampiran:-Jumlah Unduhan:. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat bergabung dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mereset kata sandi Anda. Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atauHidup dan Kehutanan Nomor P. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. 20/MENLHK/SETJEN/KUM. (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. 72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/menlhk/setjen/kum. tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan- 6 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan nomor p. 27/MENLHK/SETJEN/KUM. Surat Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan surat pengajuan penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia-4- 15. HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat informasi: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. surat peringatan III sesuai surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem a. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 22/MENLHK/SETJEN/ KUM. Nomor P. Kehutanan Nomor: P. Permen LHK Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Nomor P. kelola kawasan; dan c. 1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman HutanPermen LHK P. 3. 93/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928 Subjek Pengecualian - Kewajiban - Menyusun - Analisis - Dampak Lingkungan - Usaha - Kabupaten/Kota - Rencana - Detail Tata RuangMencabut Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/7/2023. 31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Kehutanan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 193 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 823 Kali Tayang (1) Terhadap alat kesehatan yang telah dilakukan pengemasan wajib dilekatkan dengan: a. 1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman. 34/2017 : 2017: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);Nomor P. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup. perlakuan; d. 77/2019 : 18-10-2019: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. (2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. 1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.